Most importantly, real “life” is shaped by how much it is lead by your heart

And I am really overwhelmed when connecting the dots of that small desicions through out 2010.

This year is amazing, and this is, believe me, not a self congratulating statement

Nor it is a feel-good opinion.

It is a mere gratitude of how much such gift is given through so many people, circumstances…

And most of all,,,through the grace of God that puts everyhing together

As if everything was just a luck despite the saying “no such thing as luck”

It was started in Pizza el Bira,,,

An ordinary new year with ordinary people that you’d miss the most when things get different.

Then it took me to the Land of the Lions,

Where my eyes were wide-opened to what brains and minds can do to change ur path,

Did not quite appreciate it until november when similar geographic gift resulted in different path

The path of under development and worrisome.

In the middle, the dumbledore suit was finally wore

Marking the four year effort trying to understand how the hell this world is working

Added by a minute-setting foot on the spotlight of U o T,

Aah,,,another representation without clear results. Fun it was though.

I know it was sort of a waste of time, for the world is better seen and felt “live”, not imagined

Or may be it was just me.

But the tittle was dedicated to my parents, whose support and examples paved my ways

then the feeling of that small wisma at Fatmawati with more than 100 students shrink myself

knowing that you are helping a bigger dream of someone else does effect you, a lot

I am regretting the fact that I can’t see those privileged and lucky Indonesians coming back

Though I know their efforts will go through, and we will all come home to that Limau house

Then now,,,the land on the water,,,why am i here again?

Stay foolish, Job foolishly said, and i hope he is right

Or it is early 20’s confusion, some might say.

I don’t know where this will lead me into,,,nor i think i should know.

Leaving people and individual whom I love backhome adds the blurry prospect

But this is not a long goodbye I am sure, although someone keeps assuring me that we’ll never know

2010 is clearly one of the year to remember

For it is not measured by how many breath I took everyday,

But how many things that took my breath away

Or so it was said by a lady at Toronto Convention Center.

Just when your heart juggles between a risk and a settle, go for a risk. I hope this will all worth-doing when I’ll look back.

I know that change is the only consistency of human life. Friendship is no different. I really want to know who is the founder of a quote that says “friendship is forever”. How dare him to say such thing? I want to challenge that! nothing is forever I can guarantee you.

The first time I learnt this reality when i was abroad with the AFS. When I got home, people changed, I changed. Some friends were such strangers to me! “Transition”, I thought. Then I entered college. Some of my very best friend during my last year of high school became kind of distant friend. ‘Transition”, I justified. And now, i finished my undergrad. Some of the very people that I spent most of my college years got very hard to keep in touch with. They hardly have time to spent together. “Transition” here we go again.

It is sometimes really painful to see how people come and go in life. I thought they are there forever but they’re not. And life does not compromise with this. I can’t complain. Life continues to move on. I’ll just do my best to keep on those friends that I have left now. Before life take them away (again) from me.

Ilustrasi pertama, saat perdebatan reformasi jaminan kesehatan di Amerika Serikat (AS) beberapa bulan yang lalu. Presiden Obama mati-matian mengajak anggota DPR Partai Demokrat untuk mendukung paket RUU yang didukungnya.  Dibandingkan dengan UU Jaminan Kesehatan sebelumnya, bisa dikatakan bahwa RUU-nya Obama kali ini lebih menyeluruh dan bahkan disebut sebagian kalangan Partai Republik sebagai RUU berhawa sosialisme. Salah satu anggota DPR Partai Demokrat yang sangat dilematis dalam mendukung RUU Obama tersebut adalah senator asal Nevada, Harry Reid. Dia mendapatkan tekanan dari konstituen negara bagiannya (terutama yang konservatif karena Nevada selalu adalah battleground state antara Republikan dan Demokrat dalam Pemilu AS). Menjawab serangan kaum konservatif atas pendiriannya mendukung RUU Obama tersebut, Reid cukup menjawab “Nevada is my roots”, yang menegaskan kepercayaan dirinya untuk tetap mendapatkan dukungan konstituennya dalam pemilihan sela tengah tahun 2010 nanti. Poll pun menunjukkan bahwa Reid tetap akan mempertahankan posisinya karena (dan bukan “walaupun”) posisinya membela RUU Jaminan Kesehatan Obama.  Harry Reid, politisi kawakan dengan pendidikan yang cukup tinggi (Berkeley) memiliki modal percaya diri yang besar dengan memadukannya dengan roots di antara pemilih Nevada.

Ilustrasi kedua, baru-baru ini, Andi Mallarangeng, seorang Doktor Politik dari Universitas Illinois. Berbekal kapasitas pendidikan dan pengalaman menjadi juru bicara kepresidenan selama empat tahun, mencalonkan diri sebagai partai Demokrat. Hasilnya sudah kita ketahui semua, kalah telak. Banyak pihak mengolok-oloknya sebagai kandidat yang hambur uang melalui kampanye medianya yang besar-besaran namun tidak tepat sasaran. Menurut saya, secara visi-misi, Andi Mallarangeng sudah tepat dengan meletakkan Partai Demokrat sebagai partai tengah, di mana ceruk pemilih terbanyak berada. Namun, visi beserta modal pendidikan yang tinggi tidak disertai dengan basis yang kuat. Andi tidak dapat mengatakan dengan laluasanya bahwa Partai Demokrat adalah akarnya. Ia tidak mampu berkata seperti Harry Reid dengan percaya diri bahwa PD adalah “root“-nya. Ia pun mengakui bahwa ia tidak memiliki komunikasi yang efektif dengan pengurus PD se-Indonesia.

Dua ilustrasi di atas menunjukkan bahwa untuk menjadi dokter sosial yang baik dan workable dalam sebuah sistem yang demokratis, seseorang harus memiliki roots yang memadai. Ia adalah jangkar atau basis bergeraknya seseorang. Hal ini tidak dapat digantikan dengan apapun dalam politik representasi. Keberhasilan pencitraan yang memenangkan SBY dalam pemilu 2009 tetap tidak dapat dipisahkan dari peran komplementernya pada keberhasilan pemerintahan SBY secara umum lima tahun sebelumnya.

Dua ilustrasi di atas juga merupakan pengingatan bagi kita semua. Terutama bagi pihak-pihak yang percaya pada demokrasi, HAM, pengentasan kemiskinan, atau isu-isu lainnya. Sesungguhnya, kondisi dimana seseorang out of touch dengan lingkungannya, tidak pernah dapat tempat dalam demokrasi.

Kiprah Jepang dalam forum G7-G8 pada 1970-1980-an selayaknya menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia. Jepang sebagai satu-satunya negara “timur” dalam kelompok ekonomi negara-negara maju yang didominasi negara Barat, mengalami proses penyesuaian baik secara ekonomi-politik dalam negeri maupun dalam kebijakan luar negerinya, sebagai konsekuensi logis dari bagian G7. XXX, seorang ZZZ ketika itu menyatakan bahwa kiprah Jepang dalam G7-G8 pada tahun-tahun awalnya merupakan sebuah proses pembelajaran bagi Jepang bagaimana untuk berperilaku selayaknya “big power”. Salah satu pelajaran bagi Jepang adalah bagaimana kebijakan ekonomi luar negeri mulai menjadi topik yang hangat dibicarakan dalam diskursus domestik Jepang. Warga dan pemerintah Jepang mulai sadar bahwa preferensi dan perilaku ekonomi-nya memiliki konsekuensi secara internasional, terutama saat menyadari bahwa politik ekonomi dumping yang diterapkannya telah merugikan produk-produk domestik negara-negara tujuan ekspornya. Selain itu, Jepang juga mulai mengambil posisi strategis sebagai negara yang amat berkomitmen dengan bantuan-bantuan luar negerinya (Official Development Assitance, ODA) pada negara-negara berkembang. Pembentukan tata-keuangan internasional juga menjadi perhatian warga dan pemerintah Jepang supaya Jepang proaktif dengan mempertimbangkan konsekuensi tata-keuangan internasional tersebut bagi Jepang.

Bagaimana dengan Indonesia? diskursus yang terjadi di dalam negeri pasca merebaknya Krisis Ekonomi Global 2008, selain keriuhan Pemilu 2009, adalah mengenai kebijakan bail out Bank Century.Terlewatinya periode krisis dengan baik tidak berhasil dijadikan momentum oleh mayoritas politisi dan rakyat Indonesia untuk semakin giat membangun Indonesia menuju pemain global yang lebih dari sekadar prestise “salah satu negara dengan growth positif saat krisis” atau “satu-satunya negara ASEAN yang menjadi anggota G20″. Kegagalan untuk menangkap “sinyal” internasional ini juga tampak saat berbagai kalangan dalam negeri, pejabat, politisi, pengusaha, penggiat LSM secara tiba-tiba mempermasalahkan berlakunya perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China yang telah diwanti-wanti sejak 2003 (tujuh tahun yang lalu). “Kegagapan telanjang” seperti ini selayaknya menjadi pelajaran bagi seluruh sektor domestik Indonesia untuk berupaya secara proaktif memahami fenomena-fenomena politik-internasional yang berpotensi berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia.

Dalam pertemuan-pertemuan G20 pada 2010 ini yang rencanaya akan diselenggarakan di Korea Selatan dan di Kanada, patut kita nantikan bagaimana kiprah Indonesia di dalamnya menjadi perhatian bangsa ini. Serangkaian issu dalam pertemuan tersebut menjadi arena di mana Indonesia dapat menempatkan diri dan mencoba mencari solusi. Salah satu isu adalah ketidakseimbangan ekonomi dunia (global imbalance) dimana China dan kawasan Asia dengan tingkat tabungan yang tinggi dan ekspor besar dihadapkan dengan AS dan negara-negara Eropa dengan tingkat konsumsi tinggi dan tabungan rendah. Apabila ketidakseimbangan global ini tidak segera diatasi dengan China yang lebih “jujur” akan nilai mata uangnya yang teramat rendah dan AS yang perlu meningkatkan tabungan nasionalnya, krisis seperti tahun 2008 tidak akan segera pulih. Posisi Indonesia sebenarnya amat rentan terhadap konsekuensi upaya mengatasi ketidakseimbangan global tersebut karena ia dapat dijadikan sasaran trade-diversion produk ekspor China dari AS dan negara-negara maju lainnya dan mengalami penurunan permintaan ekspor ke AS mengingat Paman Sam hendak mengurangi konsumsinya. Indonesia perlu memastikan bahwa China tidak mempergunakan pasar negara berkembang sebagai sasaran pengalihan ekspor karena hal tersebut akan mematikan industri (manufaktur terutama) dalam negeri dan memastikan bahwa AS dan Eropa tidak menutup pasarnya dari produk ekspor Indonesia. Hal ini sangat dilematis karena sedikit berlawanan dengan upaya mengatasi ketidakseimbangan ekonomi global.

Isu di atas hanya salah satu isu yang selayaknya menjadi perhatian utama berbagai elemen dalam negeri Indonesia. Langkah Indonesia secara jangka panjang untuk ”mengamankan” sumber-sumber pertumbuhan ekonomi (seperti ekspor yang bergantung ke negara-negara maju) patut ditiru. Hanya dengan perhatian proaktif Indonesia dapat menghindari kegagapan-kegagapan dalam isu-isu internasional selanjutnya. Kisruh politisi berkepanjangan dalam kasus Century jelas merupakan hal terakhir yang dibutuhkan negeri ini.

The (perceived) Legacy

            One important aspect we have to put into account in understanding Indonesian student movement is that the historical legacy that we, current Indonesian student activist, perceive. This sense of “legacy” is derived from the role of Indonesian youth in 1928 “Youth Oath” which marked the very first explicit calls for nationalism in the Indonesian modern era. This was followed by the significant role played by the so called “youth” (pemuda) on urging Soekarno-Hatta on declaring Indonesian independence while sort of isolating the two charismatic leaders in Rengasdengklok. This was not to mention the numerous Indonesian youth scholars as well as activists in Indonesian history towards independence.

            The legacy was then followed through in the early years of independence. One notable figure was Soe Hok Gie, a Chinese descent University of Indonesia’s student that was tragically died during his travel to the volcanic mountain of Semeru (1969). He was very vocal in criticizing the Soekarno regime (orde lama) through many of his writings as well as his leadership in many demonstrations at the times. However, his legacy is still alive within many current Indonesian student activists. His ideas were put into a book such as “Note from a Demonstrator” (Catatan Harian Seorang Demonstran) in 1983, a biography by John Maxwell in 1997, and even made into movies in 2005, played by actor Nicholas Saputra and resulted in rave reviews from Indonesian large audience.

            And then there were two other events that are worth noted if we would like to see the perceived legacy from Indonesian past student movement: the 1974 “Malari” event (literally means “15^th of January tragedy”) where large student protest was happening confronting the visits of Japanese Prime Minister that was perceived as bringing back colonialism to Indonesia. This generation of Malari was now even features in Indonesian politics, such as former Golkar’s chairman Akbar Tandjung and political activist Fadjroel Rachman. The other event was of course the toppling of Soeharto regime. The image of a large mass of students, wearing their almamater jacket, invading the parliament building has been all around within the hearts and minds of Indonesian student movements until now.

            Those historical aspects play important roles in shaping how Indonesian student activists perceive its environment and themselves nowadays. Firstly, we portray student movement as a “heroic” image movement. A large mass of students that are against the tyranny, regardless what issue we are facing or what audience we are targeting. In fact, there was a funny story where some students, when doing a demonstration, asked some police to do a bit of a hard treatment against them; so that the demonstration could get some reviews from the press (the image of police authority cracking students’ demonstration has always been ironically desirable for Indonesian student activist). In fact, participation in a demonstration has developed into some kind of “criteria” to be called an activist.

            Second, there is a large sense among Indonesian student activist of the ability of toppling a ruler (in many cases, the president). Regardless of the actual history of Soekarno, Soeharto, and Gus Dur toppling from their presidency, student activists believes that they have always been a key element in the rise or fall of Indonesian political leaders. To put it in a larger context, Indonesian student activists have always been putting themselves as in opposition of the government. The first thing that comes up in the discussion among activist would be “what to criticize from which issue”. There is some kind of norms circulating within many student movement organizations such as BEM that being a student activist is equal to being in opposition to the government. In a more practical situation, there is no way a student can be president of certain student political movement if he/she takes a soft stance against the government.

Putting the movement within context

            Through the above perception and mode of thinking, a student movement activist exists within the socio-political dynamics of Indonesia, reaching now it’s 12^th year of Reformasi. The politics of information has developed into a mode that was unthinkable to happen before 1997-1998. A student activist is no longer the only elements that are vocal in the society. There are now hundreds of civil society groups, NGO, religious group, as well as numerous political youth organizations. They organize demonstrations, campaign, rallies, events, you name it. These various organizations are now doing something that used to be exclusive of student activism. Moreover, the type of the regime has changed. Democracy is getting normalized by the fluid of freedom of press and expression. Elections are held regularly. People can say whatever they want about everything practically. As the source of democratic power varies, many groups are actually supported by some political forces. In this sense, student activism is pulled to various political forces, making them prone to cooptation.

            The above macro-political context is met with the mind-set perceived by many student activists. Student movement hasn’t found a common basis for their movement. There is not the common enemy as the movement in 1960’s, 1970’s, and 1998’s. The theme of the movement hasn’t been focused and well-articulated enough. There has been attempt to emulate the kind of message as the “tritura” (three people’s demand) in late 1960’s such as “Saptatura” (seven People Demand) comprising a very broad themes of demands to the governments). The method of the movement hasn’t much changed either, relying mostly on demonstration, fantasizing themselves as in 1960’s or 1998’s. Slogans are everywhere and it doesn’t need to be academic as long as you condemn the government’s failure, you can give oratory speech.

In search of new nest

            The mismatch between socio-political context and the mindset has resulted in the decreasing of roles and influence of student movement activism in Indonesia. Instead of being the effective medium within the Indonesian society towards the betterment, the movement has even lost more and more legitimacy, from the “people” (rakyat) it tries to represent, from fellow students, as well as from political elite of the country.

            The people’s response towards the current student movement is easily shown by the widespread worries from many university students’ parents if their children would be part of the demonstrations. This worry of parents reflects at least two things related to student movement activism: lack of legitimacy in terms of substance and in terms of methods. In terms of substance, this phenomenon reflects another mismatch of what the student activist thinks they’re fighting for and what the general public thinks what they need. For instance, I can assume that while the student activists are calling for “SBY be responsible for Century case”, the majority of the people are rather uninterested and would rather have the case closed as soon as possible. In terms of method, the heroic picture of demonstration doesn’t attract the majority public as it used to in 1998 or before. Instead of support, people are more and more concern of demonstration that causes traffic jams everywhere.

            Moreover, even among fellow university students, there has been widespread of declines of interest or sympathy towards student movement activism. There is less and less people would incline to participate in demonstration. Demonstration has turned out to be some kind of “tourism” as many students who participated for the first time in demonstration happily takes photograph of them during a demonstration. There is also more and more other organization or interest group set up in respected universities that seem to be of more values for students’ future carrier than participating in a political movement. This is not to mention how low the political elite of Indonesia see student movement nowadays. Many university student bodies are actually well-influenced by several political parties, resulting in the co-opted political message. This lack of legitimacy results the changing theme of student movement activism into a “legitimacy-seeking” game.

            This current situation is very much in contrast to how previous student movements in Indonesia. The Boedi Oetomo movements in 1908 kicked start the revolution of Indonesian way of thinking as a nation. The 1945 youth generation plays important part in accelerating and balancing the old group to declare independence. Not to mention the whole student movement during the Orde Lama and Orde Baru that inspires Indonesian people about the idea of democracy. Yes it is true that some of Indonesian movements during this period were portrayed in a heroic, anti-government and anti-colonialization. But it was the name of the game then. Now it is a different game we are playing. A movement needs to find the right nest or the right social context to inspire its society.

            The Indonesian student movement activism in the Reformasi Era hasn’t inspired Indonesian people to anywhere. Instead we have been working hard the wrong work which is finding our legitimacy with the old mind set. We are getting less and less sympathy from the broad public, let alone our own friends and our government. There are several things that should be noted about the development of student movement activism in Indonesia, to get out of the hole. First, we must rethink our role as “student”. Being a student activist literally means that we are student first then an activist. But so far, we have been an activist without any academic color. We demanded things from the authority without actually understanding the complexity of issues nowadays. Secondly, student movement activist must abandon completely the “victim mentality”. As history showed us, student movement in Indonesia always set the trends, not just followed the trend. The idea of Indonesia wasn’t even well-articulated before Boedi Oetomo in 1908. This is very much different right now, where student activists are just being vocal in response to today’s issue. Even when you look at the demand, nothing’s really new and the public can’t even comprehend it. Third, student movement should rethink the kind of campaign it undertakes. Demonstration is no longer seen as necessary and desirable. Today’s campaign is more of a public relations campaign rather than heroic campaign. And lastly, student movement should find ways to ally more with academic world, the roots of its existence and the people, the very society it lies its all movements. This is important because in the era where everyone can say without any constraint, politics of knowledge is needed most and nobody could articulate it better than student with academic and people-based insight.

Time to Inspire         

            The new way towards this new nest has been tried by some student activists themselves. It is just the effort hasn’t been successful in terms of breaking the old norms of “heroic movement” and thus hasn’t transmitted the message to its stakeholder (let alone their fellow students). Some notable efforts are worth mentioned here. As in early 2010, the student activist of Bandung Technological University (ITB) held University Student Conference in an event called “ITB Fair 2010”. The goal of this event is to reorient student activism from vertically demanding to the government, to a more community service based program. Involving many other student activists all over Indonesia, this kind of reorientation is exactly what is needed to make student movement an inspiration for Indonesian society.

            The road to reorientation is a long journey that can not be achieved simply through one event or conference. It needs consistency and sometimes put the “reformer” at odds with its fellow activists as well as some political elite seeking their support for some political cause. For example, the road to reorientation is surely difficult for student movement organization that relies heavily on the support from some political party under bow. At the same time, the dynamics of political situation in Indonesia will always lure student activist to be vocal in certain “sexy” issue, even when they actually don’t pay attention to the issue before the mass media brings it up. In short, the culture of “reaction” should be put aside, giving the student movement’s priority to do some concrete actions. It is time for Indonesian student movement activist to set the agenda themselves instead of being a tool for the higher political elite.

             I am not writing this just because I am part of them, but this is also because of our country needs student movement as an important of its development and our democracy. We need to find the right nest of this movement, suitable to nowadays’ condition.

            Far from the spotlight of the Parliament hearing of those involved in Century scandal, media interviews, and hoo haa regarding the Indonesian’s participation within the China-ASEAN Free Trade Area, we can notice that there are two distinctive economic and political thoughts competing one another in shaping Indonesian path towards development. One faction is the pro-market reformer, liberal and thus considered the right wing. This wing has been vigorously initiating market reform within a more market oriented agenda as well as integrating to the world’s economic agenda. To mention a few of their proposals are the reconfiguration of Indonesia’s gas subsidy policy (less but more direct and target oriented subsidy), reforming Indonesia’s investment climate so then it attracts more foreign investment needed for the growth, free trade agendas (ACFTA is just one of them), and more strategically permissive towards relationship with the West. This wing’s prominent figure includes Sri Mulyani and Boediono themselves, Chatib Basri (currently an advisor to economic ministry), Mari Elka Pangestu (Trade Minister), Faisal Basri (lecturer in University of Indonesia), Dorodjatun Kuntjoro-Jakti (former Indonesian’s chief negotiator for the IMF during 1997 crisis), the Malarangeng brothers, Anggito Abimanyu (director general of Fiscal Affair), Darmin Nasution (caretaker of Central Bank Governor). To sum it up, this wing has been practically behind every SBY’s economic initiatives since first elected as president.

            Then there is another wing, which is more inclined to populist (or rather socialist), nationalistic, closed economic-political thinking. This wing’s major proposal is practically exactly the opposite of the right wing’s proposal. They propose a heavy government involvement in economy, especially large subsidy in every public goods; are always opposing any privatizations initiatives even when the state firms have been more of a burden for the state, are suspicious of any free trade agenda; and especially hostile towards foreign investment which perceived as detrimental to Indonesia’s environmental and local economy condition. Some prominent figures are Hendri Saparini (economist of Executive Advisory Group in Economic, Industry and Trade), former Economic Ministries Coordinator Rizal Ramli, academic Ichsanudin Noorsy and Sri Edi Swasono, economist and PAN politician Dradjat Wibowo, and former economic minister Kwik Kian Gie.

            Before the whole showdown of Century Scandal and ACFTA issue, the stage was mostly controlled by the pro-market reformer. The fact that several of them are holding key government economic posts, which is essentially creating a close tie with Yudhoyono party, gets them the upperhand, while the left wing voice were largely unheard. In fact, SBY’s second term victory was an indirectly public’s relatively satisfaction of its economic performance. The politically (although economically supported) motivated gas price decline, foreign debt ratio decline to just 30% of GDP, positive growth despite the global economic crisis are just to mention a few of this wing’s achievement. Not to mention the successful unprecedented reform of the Finance Ministry under the leadership Sri Mulyani who were then awarded as the best finance ministry in Asia.

            The happy story for the pro-market wing was then interrupted by the Century Scandal. There has been an opinion that the scandal is mostly politically motivated since the bail out decision itself was approved and the final budget report was unanimously approved by all parties before SBY’s triumph in 2009 election. This political stage provides a rare opportunity for the left wing group to take center stage. They wasted no time in attacking every policy taken by the opposite camp regarding the bail out decision and ACFTA negotiation. In the process, they have found the unlikely allies of several politicians opposing SBY’s administration even before the Century case surfaced. And at the same time, the free-market found some support from the equally politically motivated Democratic Party politicians. This coalition between academic figure and politician is quite unprecedented in Indonesian’s democracy as the blur economic-political thought has been the main characteristic of Indonesian various political parties. The prospect of the agglomeration of certain political parties with certain economic-political thought is one to be seen in the future.      

            For the time being, it remains to be seen how the pro-market wing can make comebacks from this mess. The political process is very likely decides its future. For the left wing, they’ve been gaining more and more momentum if the outcome of this Century scandal is in their favor. Recently, they formed an organization “Indonesian Economic Political Association”, calling themselves as “anti-neoliberal”, their claim of the pro-market wing. The opposition between the two will determine the path of Indonesia’s economic-political development, either pro-market and integrating to world’s economy or populist and rather nationalistic model.

During my first away matches, which was completed aout 4 years a go, i learnt for the first time that the world is indeed full of universalism yet at the same time we are all very unique, different. I learnt that the medium among society sometimes fails to represent the actual facts. I leart that what they call as “western war-monger” are actually peace-loving. I leart that what they call as “champions of individualism” is actually one of the most communal society that I know. All in all, my first away matches, gave me a lesson of humanity.

Then several years later, i cant believe i’m in yet another away matches. This time i am more pragmatic and matured (i think). I already leart that life is sometimes more suitable to realist world. Men can be bad at times. Afterall, the universalism of humanbeing good faith is equal to humanbeing bad faith, and its a simple fact. I cant believe my mind has been fed with a bit more predispotition, more barrier that i thought i had. That’s what happens when you dont bring your mind outside your box for a while, yes, your mind starts generating more barriers.

The second away matches isnt finished yet. It’s barely finished its first half. But i can sense that there’s more of a realism lesson out if this match. I can sense that we ought to fight our way to get a place in this world. This should be a counterbalance towards my first away lesson, i figured. However, for now, i still have to continue this second match. Hopefully, i can always follow this with many many more matches. And i hope the more matches i play, the more winning i get (more understanding instead of misunderstanding).

Sorry for being abstract, but im sure you’ll get it. Cheers.

Pertama, ada beberapa hal yang udah berubah sama keadaan kampus kita ini dengan jaman-jaman sebelumnya, termasuk dgn jaman kemerdekaan (ya iyalah), jaman 1966, jaman 1998 dan harusny sih sama jaman2 2000-2004. Perbedaan pertama itu adalah makin banyaknya organisasi atau perkumpulan yang berdasarkan minat dan bakat mahasiswa. Dulu, sepertinya (maap klo sok tau) yang populer dan utama model-modelnya senat, kelompok-kelompok politik model Kammi,gmni,hmi,dll;  perkumpulan-perkumpulan olahraga dan seni, grup pencinta alam model mapala. Turun-temurun kayanya organisasinya itu terus secara konsisten. Grup-grup ini selalu jd “trademark” buat istilah “aktivis”. Sekarang, grup-grup ini makin banyak, baik dr jumlahnya ataupun dari peminatannya. Senat atau BEM ga lagi jd idola atau malah sering disebut ga penting. Cukup cari temen lebih dari 10 orang dan udah bs bikin perkumpulan tertentu. Klo ngutip kata-kata di HI, terjadi proliferasi organisasi dan network.

Perbedaan kedua adalah kelas-kelas grup-grup itu jd lebih menyebar, engga lg ada kesan satu perkumpulan atau organisasi lebih “berkelas” dibandingkan organisasi lainnya. Hidup dan mati satu perkumpulan itu ya ditangan orang-orangnya sendiri. “Delinking” atau ketidaknyambungan atau “idup sendiri-sendiri” ini cukup terasa. Misalnya waktu itu, saya pernah dicuhati salah-satu anggota grup choir UI yang kabarnya sedang dililit kesulitan keuangan. Masalah yg sebenernya sangat mungkin terjadi dgn hampir seluruh grup ini ya diperjuangkan habis2an oleh grup choir itu sendiri dengan mencari advokasi kepada rektorat. Entah berhasil atau tidak, yg jelas menurut saya, kesulitan itu akan lebih mudah teratasi bila, organisasi-organisasi lain atau minimal yang sejenis di bidang seni menganggapnya sebagai “persoalan bersama” bukan masalah grup itu aja.

Ketiga, maapin klo saya ga ada angka pastinya, tapi bedanya organisasi/grup mahasiswa jaman sekarang itu makin bs nge-attract banyak partisipan/anggota dengan seberapa besarnya organisasi itu bs relevan dgn perkembangan personal atau karier mahasiswa. Makin besar relevansi nya makin gede peminatnya. Mungkin beberapa kalangan mencibir sebagai “CV seeker” tapi itu kenyataannya dan cukup positif juga. Lihat aja peminat AIESEC dengan peluang ke luar negeri-nya, EDS dengan peluang link kompetisi dan link network yang sangat baik, belum lagi MSS di manajemen, panitia Bedah Kampus dengan keuntungan sangat besarnya. Intinya, semakin besar peluang mendapatkan pengalaman, link, network, makin “laku” organisasi itu sekarang.

Perbedaan selanjutnya adalah metode dalam beraktivitas yang makin bermacam-macam.Cukup dgn membuat “event” di facebook yang dipoles dengan iming-iming sertifikat dan makan siang gratis, sebuah acara seminar biasa-biasa aja bisa mendatangkan banyak peserta. Beragam workshop, training, kunjungan, dilakukan utk beragam isu, dr mulai konservasi lingkungan, sampai sekadar fund raising. Bisa kita liat bahwa banyak kegiatan itu adalah untuk meng-attract partisipan, selain tentu saja untuk goal utama kegiatannya. Organisasi-organisasi atau grup-grup ini berkompetisi.

Ada beberapa konsekuensi logis dari berubahnya jaman skrg. Pertama, organisasi/grup di kampus musti kompetitif dengan nunjukkin relevansinya utk perkembangan mahasiswa. Personal gain untuk mahasiswa semakin harus ditunjukkan,ga bisa lg cuma untuk “mengabdi” atau altruistik melayani dengan ikhlas. Kedua,metode beraktivitas (atau “bergerak” kalau ngikutin istilah aktivis tradisional) semakin beragam. Kita juga skrg musti paham utk tidak lg mengasosiasikan kata “gerakan” dengan keadaan mahasiswa berjaket kuning berbaris di jalan dengan salah satu pemimpin mereka berada di depan mobil sound. Konsekuensi lainnya adalah semakin pentingnya “network” dan bidang “penelitiandan pengembangan” (R&D istilahnya) buat organisasi. Organisasi ga bs lg ngandelin anggotanya doang. Dia musti ngembangin sayap yang juga berguna utk menghubungkan organisasinya dengan dunia kerja sebenarnya. “Linkage” dengan dunia kerja inilah yang seringkali dilupakan, terutama oleh lembaga-lembaga kampus yang lama macamnya BEM.

Pepatah di jaman sekarang katanya “either you compete or perish”. Ini juga yang saya sangat harapkan dari organisasi BEM. Ga bisa lagi kita eksis di dunia pergerakan mahasiswa yang makin beragam dan makin kompetitif ini dengan “menjual” pelayanan tanpa pembelajaran, jargon “berjuang untuk rakyat atau berjuang bersama rakyat”. Metode beraktivitas yang beragam, network, dan linkage dengan dunia kerja adalah sebagian kecil hal yang harus digarap oleh penggiat BEM UI skrg yang digarap dengan maksimalisasi fungsi Litbang utk bisa menangkap kebutuhan itu. Fungsi BEM sebagai fasilitator atau jembatan organisasi-organisasi yang banyak itu juga salah satu area relevansi BEM UI.

Ayo kita mulai,

Panjangnya pembukaan tulisan ini di atas sebenernya menggambarkan ketakutan saya utk mengangkat hal ini. Disamping dikarenakan pemahaman saya yang sangat terbatas ttg tarbiyah juga karena “practical implication” yg mungkin terjadi di realitas praktis, maklum, seorang pendukung seorang “politisi kampus” akan sangat mudah dikorelasikan sebagai “sikap” politisi yg didukungnya tersebut, padahal sikap ini memang (mungkin) berbeda sangat dengan pemikiran seorang Imaduddin Abdullah atau Choky Ramadhan. Tapi saya berfikir, justru disanalah keindahan kebebasan berpikir yang telah mendukung Indonesia sebagaimana ia telah mendukung Amerika Serikat dalam perkembangan (dan keterbelakangannya). The only tyrant that we all should accept is afterall our own mind, so be it. Gada orang terlalu bodoh utk mengungkapkan  pemikirannya.

Pemikiran saya terinspirasi dari buku “the great unravelling”  tulisan Paul Krugman tahun 2000-an. Dalam tulisan itu, Krugman menceritakan panjang lebar mengenai “gerakan revolusioner” konservatisme yang menjadi basis kepemimpinan dan karier George W. Bush. Krugman memaparkan bahwa gerakan konservatisme yg dimulai sejak era 1970-an di era Ronald Reagan. Sentral dalam thesis Krugman tentang gerakan konservatisme yang katanya “revolusioner” adalah bahwa gerakan ini bukan gerakan biasa, ada yg spesial mengenai gerakan ini. Buat kalian yg ga “mudeng” ttg konservatisme, gerakan ini percaya secara radikal mengenai peranan yang minimal dari pemerintah pusat, mereka percaya bahwa manusia harus dibebaskan dari segala peraturan pemerintah, jd kebijakannya itu model tax cut, pemotongan subsidi negara, dan laissez faire; apapun keadaan yg dialami masyarakat manapun. Masyarakat ga bisa cukup menganggap perilaku atau manuver mereka sebagai “bussiness as usual” atau “just another politician”. Ada beberapa hal yang membuat mereka sangat revolusioner :

1. jangan berasumsi kebijakan mereka itu sama dengan alasan yang mereka nyatakan. Apapun yg mereka katakan, selalu berujung pada pemerintahan yg minimal. Jd apapun alasannya, mereka akan mencari justifikasi praktis ide2 konservatis mereka akan terpenuhi.
2. coba teliti lebih jauh sebenernya keinginan atau goal akhir mereka itu apa
3. jangan berasumsi “bussiness as usual” atau aturan2 baku organisasi/institusi akan tercipta
4. kalau ada yg ga setuju dengan mereka, bersiap2lah akan diserang balik
5. jangan harap ada batas pada goal gerakan mereka…sampai kapanpun mereka akan berlaku seperti itu

Karena tulisan ini bukan ttg politik ekonomi dunia, saya ga akan menjelaskan panjang lebar mengenai poin2 tersebut di atas dalam dunia politik-ekonomi internasional atau AS. Tp satu hal yg mengejutkan saya adalah, betapa banyak prinsip2 tersebut yg ter-apply dalam tindak tanduk politik kampus di UI, secara spesifik mengenai gerakan tarbiyah.

Buat yang belum mudeng gerakan tarbiyah, saya akan coba jelasin (mungkin saya bukan orang yg paling tepat utk menjelaskan hal ini, tp kyanya mereka ga pernah tuh mempublikasikan gerakan ini; sesuatu hal yg semakin menyamakan mereka pada gerakan revolusioner konservatif di AS). Ketua BEM UI sebelum Imad sampai reformasi itu adalah berasal dari gerakan ini. Mereka (semoga saja benar) bertujuan utk meletakkan dasar-dasar nilai Islami pada setiap sendi gerakan kemahasiswaan (termasuk BEM, DPM, dll). Secara praktis, gerakan ini diterjemahkan dengan “proyek” menempatkan wakil-wakil mereka di seluruh gerakan kemahasiswaan. Hal ini yg membuat saya berasumsi bahwa ya pada akhirnya tujuan akhir mereka adalah kekuasaan, same old politican no? Secara reguler, mereka selalu memproyeksikan kader-kader mereka utk menjadi ketua bem melalui proses seleksi internal utk kemudian menjadi maju bersaing dalam kampanye formal. Mereka juga tak lupa mempersiapkan ketua panitia pemira atau tim-nya utk memastikan proses berjalan mulus. Dalam proses-nya tak lupa, mereka akan men”disiplinkan” kader-kader mereka yang malah membantu kandidat lain, seperti ketika Pandu U. Manggala yang dibantu oleh Kak Ivan Ahda (kalangan tarbiyah). Moreover, gerakan ini secara kultural berada dalam arahan Partai Keadilan Sejahtera. Ok saya cukupkan disini, mungkin penjelasan tarbiyah bs kalian dapatkan sendiri.

What astonished me most adalah betapa aturan2 Krugman tersebut apply dalam gerakan tarbiyah. Ttg prinsip, jangan naif dengan alasan mereka (aturan nomor1), hal ini terlihat jelas dgn insiden aksi demonstrasi yg dilakukan ketika zaman pemilu kemarin. Keputusan utk aksi tersebut janggal karena banyak pengurus BPH BEM UI yg tidak tau alasannya, dan hanya sebagian ketua BEM fakultas yg nampaknya “unanimously” agree utk aksi. Alasan pun banyak dikeluarkan, dari yg mulai menjaga proses pemilu (pdhl udh ada program Pokja yg entah juntrungannya apa) sampai dr penjagaan isu lingkungan yg diinginkan oleh ketua BEM MIPA saat itu (disampaikan saat beliau berkampanye utk jadi ketua bem). Prinsip Krugman nmr 1 ini berkaitan dgn prinsip Krugman no.2, teliti lebih jauh keinginannya apa. Ternyata, arahan utk aksi demonstrasi tersebut sudah “diarahkan” oleh PKS (ya…the party), salah satu teman saya menyaksikan sendiri presentasi arahan tersebut. Para Ketua BEM Fakultas dari Tarbiyah secara sistematis dan terencana berbagi peran utk dibuat seolah2 aksi demonstrasi adalah keinginan kolektif dengan memberikan alasan dan justifikasi masing2 saat rapat. Ketua BEM UI pun mengatakan bahwa aksi adalah dorongan dari fakultas.

Kenyataan tersebut mendorong pada aturan Krugman no.3, yaitu jgn berharap pada praktik institusional yg play by rules. Proses diatas menunjukkan bahwa sebenernya, logika insitusi biasa ga bs menjelaskan proses itu. Salah seorang korbid pun mengatakan bahwa “kalau menyatakan bahwa aksi demonstrasi itu pesanan PKS, buktikan secara fisik”. Yaa mau sampai lebaran kapan pun, ga akan ada buktinya. Sebagai mahasiswa sosial, kita tentu faham bahwa hubungan itu tidak selalu institusional, akan tetapi bs secara kultural dimana hierarki sangat mungkin presence. Penjelasan sesuai aturan akan selalu ada, tp kita tentu paham bahwa itu hanyalah “made-up” justification. Logikanya gampang, jika usul aksi muncul dr ketua bem bukan tarbiyah dan bukan ttg isu pemilu, apakah proses tersebut akan berujung pada hal yg sama? i doubt it very much.

Lebih jauh lagi, kita harus liat pada aturan Krugman no.3 dan 4, yaitu jangan berharap gerakan ini akan “mengampuni” “deffectors” atau bahasa mereka “pengkhianat” (bahasa arabnya lupa). Lihatlah apa yg terjadi dengan kalangan2 Tarbiyah yg memutuskan utk tidak setia pada kandidat “pilihan” tarbiyah, seperti Kak Ivan misalnya, yg menurut “katanya” sudah ga dianggap lg. Atau Bhakti Eko Nugroho yg ingin maju sendiri sebagai MWA UM melawan kandidat tarbiyah, dan dianggap sebagai “pengkhianat” jamaah. Once you deffect, you’re out and never expect to get back. Dan plus, aturan Krugman ke-4, dimana goal mereka tidak pernah ada habisnya. Tarbiyah akan selalu berevolusi dalam cara dan akan selalu mencoba utk kembali. Dari sumber yg sangat confidential, saat ini Tarbiyah bahkan sedang menyusun strategi utk memenangkan kembali kepemimpinan organisasi kemahasiswaan (BEM UI) 2011. Mungkin inilah mengapa mereka memutuskan utk tdk mengirimkan wakil2 mereka pada BEM UI pimpinan Imad. Mereka mungkin berpikiran utk wait and see, once Imad made mistakes, its open for exploitation for next campaign trails.

So, this is just a small piece of the dynamics of Tarbiyah. Saya yakin masih banyak lg contohnya. Ada beberapa poin yg menurut saya perlu ditekankan.

• terlepas dr ketidaksetujuan saya (atau kamu) pada tarbiyah, we can not and should not hate or ban them. Their very presence is basic fact. Alienating them is one fool move. Kita harus menerima keberadaan mereka dan mencoba utk memahami lebih jauh. Masalah setuju atau tidak ya terserah, kalau saya sih sangat tidak menyarankan, karena cara2nya yg nampaknya tidak jauh beda dgn gerakan konservatisme Bush.
• More people should know more about this, including me. Karena dasar dari berkembangnya gerakan ini tidak lain tidak bukan adalah karena ignorance kalangan kebanyakan pada masalah2 kampus dan ga peduli sama tarbiyah, so we let them lead and become how and what they are now. We all play our part. Coba kalau gerakan lain lebih peduli utk scrutinize tarbiyah, mungkin mereka ga akan se-discrete spt sekarang.
• Utk kamu yg meragukan paparan saya di atas, mungkin salah saya. Tp please dont stop finding out. banyak kalangan moderat yg netral berfikir positif, tp guess what, the Krugman rules apply! kalangan tarbiyah akan selalu punya model penjelasan yg discrete dan penuh institution-minded explanation (spt penjelasan ketika aksi).
• Khusus utk kalangan tarbiyah, i hope this writing is not perceived as a call of hatred. This is a call for you to open up, not just your mind but your heart. You can see me as one secular-full of hatred-unreligious and non-sensitive creature, but hey…how many really care about you right now? if you ever believe your mission, no man on earth is fool enough not to get your “real” goal.

Semoga tulisan ini menimbulkan pencerahan. Saya secara pribadi menganggap bahwa gerakan tarbiyah adalah ancaman terhadap insitutional building dan fondasi negara kita (BEM UI kita) karena institusi BEM (atau bahkan negara mungkin) hanya dianggap sebagai “media” atau instrumen utk misi-misi yg menurut mereka kita belum “cukup umur” utk memahami.

Kak Anies Baswedan punya pikiran, utk sebelum memperbaiki Indonesia, seorang Indonesia perlu terlebih dahulu melihat “barang” Indonesia yang super luas dan super kaya itu dari “luar”. Dengan men-”dettach” diri tersebut, kita jadi lebih punya gambaran atau perspektif mengenai bagaimana sebaiknya memperbaiki bangsa ini. Perlu ditekenin kalau pikiran ini ga bersifat “one fits all”, karena namanya jg “ngeliat” barang yang sebesar Indonesia, kita akan ngeliat satu bagian dari Indonesia yang luas, jd ya yg kita perbaiki bagian yg kita liat itu aja, sesuai dgn peranan kita. Dengan “detachment” ini, seorang Indonesia akan melihat Indonesia dengan sedikit lebih bijaksana dan dengan perbandingan pandangan bangsa lain. Diharapkan the big picture akan lebih terlihat. Memang sesungguhnya, akan sangat sulit memperbaiki sebuah rumah apabila kita melihatnya dari dalam, karena disamping suka ribut sendiri sama seisi rumah, kita jg gada “the big picture” dan gada perbandingan. Apalagi yg diliat adalah “rumput2 tetangga” yang emang selalu lebih hijau.

Mungkin pemikiran inilah yg skrg ini kita sangat butuhkan. Kegaduhan di dalam negeri yang kini sangat dipenuhi oleh aura negatif. Kasus Century yg dijadikan alat politikus dalam negeri dan pihak2 pengekornya (yg banyak di antaranya mahasiswa sayangnya) dan semangat organisasi kemahasiswaan yang menurut saya sangat out of date akan saya jadikan kasus. Pemikiran Baswedan sangat tepat utk mem-frame pemikiran tersebut. Tampak jelas bahwa aktor2 di kedua hal tersebut sangat “mumet” “sempit” dan stuck in the box.

Utk kasus Century, seharusnya, bangsa Indonesia sudah “menangkap” sinyal dunia internasional yang sudah menempatkan Indonesia sebagai emerging giant. Posisi Indonesia sangat baik sekarang ini, krisis ekonomi 2008 terlewati dgn lancar, cuma bareng India dan China yang ga kena parah. Harusnya ini dijadikan kick start yang ok utk semakin berlari. Tapi apa yg terjadi? dunia politik domestik kita malah saling sibuk menjatuhkan. “Myopi” politikus terjadi lagi utk kepentingan sesaat. Politikus-politikus macam Bambang Susatyo, Gayus Lumbuun, dan Maruar Sirait adalah sebagian dari politikus2 yg myopi tersebut. Lebih parah lg, banyak kalangan yang katanya “ilmuan” macam Hendri Saparini, dan Ichsanudin Noorsyi mendukung proses ini. Hal ini diperburuk dgn kalangan mahasiswa yg masih saja terbelenggu oleh beban masa lalu abang2nya yang (dengan segala hormat) menanamkan betapa baiknya beroposisi pada pemerintah apapun yg dilakukannya. Kapan kita akan berlari bila belenggu belenggu ini masih akan terikat kencang pada leher Indonesia ini? Mampukah kita menangkap sinyalemen dari dunia Internasional ttg Indonesia? Atau kita akan membiarkan dunia Internasional utk menyusul kita (lagi) sementara kita sedang asik bunuh2an sesama kita?

Hal yang sama terjadi dgn BEM UI. Mungkin banyak yg akan mengatakan saya tidak punya cukup sensitivitas atas pernyataan saya berikut, tapi menurut saya ini cukup penting. Dari taun ke taun…BEM UI terbelenggu dgn isu-isu domestik UI (bila tidak diantara mahasiswa sendiri). BOPBBBBBB truuuuussss… Kalangan pembela mungkin mengatakan bahwa isu ini penting dan tetep juga memperhatikan isu lain. Tp menurut saya, “obsesif kompulsif” kalangan pergerakan ini sudah parah. Seakan2, isu BOPB adalah isu yang paling vital. Saya tidak mengatakan bahwa isu ini ga penting, tp isu ini telah membelenggu BEM UI. Kita telah kehilangan waktu, tenaga, pikiran utk meningkatkan kompetitifan dan posisi mahasiswa UI secara umum dalam memperbaiki Indonesia. Ya secara khusus saya menunjuk hidung pada kalangan Tarbiyah sebagai “partai” utama yang menciptakan kondisi seperti ini. Obsesif kompulsif BEM UI pada kasus BOPB ini menruut saya turut menyumbang “malasnya” antusiasme mahasiswa (bila bukan masyarakat secara umum) pada organisasi BEM UI. Sikap terhadap BOPB ini menjadi semacam ladang subur radikalisme sifat mahasiswa vis a vis kalangan pengambil kebijakan (be it rektorat atau pemerintah). Dimanakah peran kita sebagai MITRA positif pemerintah dan pengambil kebijakan rektorat?

Secara khusus, utk BEM UI, saya akan menyoroti tidak adanya kalangan “dettached”, kalangan di luar BEM UI yang menyumbangkan pikiran dan ilmu pada pengembangan kebijakan BEM UI. Bila kita masukan pada pemikiran Anies Baswedan, kita perlu orang2 ter-dettached ini utk melihat BEM UI dari perpektif “luar” karena ketika sudah di dalam, logikanya sudah berbeda lagi tentunya. Fungsi Pusgerak tidak dapat kita harapkan utk hal ini karena logika “orang dalam”-nya tersebut. Perlu adanya inisiatif utk institusionalisasi “outside thinker” ini.

Semoga tulisan ini menjadi sumbangan pikiran yang menyegarkan dan membebaskan. Special thanks to Kak Anies Baswedan.